by

LH INTRA Laporkan Dugaan Maladministrasi ke Ombudsman RI

-Berita-218 views

PAGARINEWS.COM – MATARAM, Selasa (22/12) Lembaga Hukum Indonesia Tanpa Riba Nusa Tenggara Barat (LH INTRA NTB) melaporkan dugaan maladministrasi salah satu kreditur pada bank konvensional  kepada Ombudsman RI Perwakilan NTB.

Menurut Ketua LH Intra NTB Darma Yustiawan, laporan tersebut dilakukan karena  kreditur melakukan pelalangan barang jaminan diluar kesepakatan yang sudah disepakati bersama debitur.

“Sebenarnya sudah ada kesepakatan antara AS sebagai klien kami dengan kreditur untuk menjual sendiri jaminannya, tanpa melaluli mekanisme pelelangan, “ ujar Yus panggilan akrab pria kelahiran Lombok tersebut.

Permasalahan berawal ketika AS selaku debitur tidak dapat membayar angsuran setiap bulannya karena terjadinya bencana alam gempa bumi ditambah dengan pandemi covid-19 yang sampai saat ini masih terjadi. Demikian yang disampaikan oleh AS kepada PagariNews.Com ketika bertemu di Sekrtariat LH Intra di Mataram.

“Kami sudah melayangkan surat melalui LH Intra kepada pihak bank untuk memberikan kebijakan mengingat bencana gempa di Lombok dan pandemi covid-19 mengakibatkan usaha kami berjalan tidak normal bahkan mengalami kerugian,” ujar pria asal Jombang tersebut.

Ia menyampaikan bahwa sudah berusaha menjual barang jaminan sebagaimana kesepakatan antara pihak bank dengannya dengan cara memasang iklan di koran namun pihak bank tetap melakukan pelelangan terhadap jaminan tersebut.

Senada dengan AS, Sekretaris LH Intra Muhsin, mengatakan bahwa laporan ke ombudsman dilakukan untuk menghindari adanya gugatan di Pengadilan.

“LH Intra menyarankan kepada klien untuk menyelesaikan masalah ini melalui mekanisme non litigasi, karena jika masalah ini diselesaikan melalui lembaga peradilan (litigasi) akan banyak memakan waktu, energi dan biaya tidak sedikit,” ungkap bapak dari enam orang anak ini menjelaskan.

Selain mengirim surat ke Ombudsman, LH Intra NTB juga melakukan beberapa upaya dengan bersurat ke Kantor Pertanahan untuk pemblokiran sertifikat tanah, bersurat ke KPKNL untuk penundaan satu obyek jaminan yang akan dilelang dan bersurat ke bank dengan tujuan untuk memberikan kebijakan melunasi sisa pinjaman. (SN)


Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed