by

Putusan Lelang Digugat PAGARI

-Berita-554 views

PAGARINEWS.COM, Mataram- Pagi ini (26,/11) berlangsung sidang gugatan Lembaga Hukum Indonesia Tanpa Riba (LH INTRA) perwakilan Nusa Tenggara Barat di Pengadilan Negeri Mataram. LH INTRA NTB sebagai kuasa hukum dari penggugat yaitu Abdul Mukhsin Bagis yang merupakan warga kelahiran Lombok dan saat ini berdomisili di Kebon Kopi Jakarta Timur.

Gugatan dilakukan terhadap putusan lelang KPKNL yang dimenangkan oleh ETA, saat ini menjadi Turut Tergugat. Sementara itu BRI sebagai Tergugat I dan KPKNL Mataram sebagai Tergugat 2 dalam gugatan perdata tersebut.

Para Tergugat diduga melakukan pelelangan tanpa prosedur sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga dianggap cacat formil dan cacat administrasi dalam pelaksanaan pelelangan

Dasar pembelaan yang dilakukan LH Intra adalah pelelangan cacat prosedur, harga putus lelang jauh dibawah harga pasar wajar (tidak ada appraisal independen yang dilibatkan), terjadi konflik of interest karena disinyalir melibatkan oknum yang bekerja di BRI, serta tidak memperhatikan sisi kemanusiaan karena debitur baru di phk dan kehilangan sumber pendapatan sama sekali, sementara hasil lelang tidak menyisakan sedikit pun uang buat penggugat.

“Setiap Nasabah atau debitur memiliki hak sekalipun versi pihak bank mereka sudah melakukan wanprestasi atau pelanggaran, jadi walaupun disebutkan sudah melakukan pelanggaran tidak serta-merta hak hak itu hilang. Hak hak itu yang kita perjuangkan, kita tidak melawan kita memperjuangkan hak-hak para debitur,” tegas Ahmad Taufik.

“Gugatan berawal dari kredit yang gagal bayar, karena penggugat kehilangan sumber pendapatan. Alasan lain yang disampaikan penggugat karena semenjak terjadinya gempa di Lombok pada tahun 2018, ekonomi merosot drastis terlebih disaat pandemi covid seperti saat ini,” tambahnya.

Upaya permohonan restrukturisasi atau keringanan bayar sementara, sudah diupayakan tetapi tidak diindahkan. Tahapan yang diduga tidak sesuai prosedur terjadi semata-mata karena jaminan dalam kondisi kosong, akhirnya obyek yang kini dalam sengketa berupa tanah bersama bangunan diatasnya tersebut harus menunggu putusan pengadilan.

“Seringkali upaya-upaya penagihan yang dilakukan oleh pihak bank itu selalu masuk ke delik pelanggaran PMH (perbuatan melawan hukum) atas perbuatan melawan hukum itulah kita melakukan upaya pembelaan,” kata Ahmad Taufik, Presiden Paguyuban Anti Riba (PAGARI).

Perbuatan yang dilakukan pihak bank maupun KPKNL dianggap kurang transparan dikarenakan penggugat tidak diberitahukan tahapan-tahapannya, bahkan risalah lelang diberikan setelah beberapa kali diminta oleh penggugat. (SN)

.

News Feed